 |
| Ricuh Demokrasi Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Universitas Primagraha Mulai dari Ketidaksiapan Kampus hingga Disintegrasi Panitia (Foto: Ist) |
LPM LUGAS – Pemilihan Raya Mahasiswa (Pemira) yang seharusnya menjadi ajang demokrasi kampus justru kerap diwarnai kekacauan. Mulai dari ketidaksiapan pihak kampus dalam menyediakan sistem yang transparan hingga konflik internal di tubuh panitia pelaksana, membuat proses pemilihan ini jauh dari kata ideal.
Pemira sejatinya merupakan refleksi dari sistem demokrasi di lingkungan akademik. Namun, ironisnya, banyak kampus masih belum mampu menyediakan mekanisme yang efektif dan kredibel.
Tidak sedikit kampus yang lamban dalam menyusun regulasi yang jelas, hingga minimnya fasilitas untuk menunjang kelancaran proses pemungutan suara.
Beberapa universitas bahkan terkesan lepas tangan dan menyerahkan seluruh beban penyelenggaraan kepada panitia mahasiswa tanpa bimbingan yang cukup.
Hal ini kerap berujung pada kesalahan administratif, penundaan jadwal, dan kurangnya transparansi dalam proses verifikasi calon. Akibatnya, muncul berbagai dugaan kecurangan yang mencederai esensi Pemira sebagai sarana demokrasi yang sehat.
Selain faktor kampus, permasalahan juga datang dari internal panitia penyelenggara. Ketidaksepahaman di antara anggota panitia sering kali memicu perpecahan yang berujung pada kisruh di berbagai tahapan Pemira. Mulai dari perbedaan pandangan mengenai tata cara pemberkasan, pengelolaan anggaran, hingga keberpihakan terhadap salah satu calon, semakin memperkeruh jalannya pemilihan.
Ketua dan anggota panitia yang tidak memiliki koordinasi kuat kerap terlibat dalam perselisihan yang menghambat jalannya proses pemilihan. Tidak jarang, ada panitia yang dituding menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan kelompok tertentu, seperti yang baru-baru ini terjadi di beberapa kampus. Bahkan, beberapa panitia memilih mengundurkan diri di tengah jalan karena merasa sistem yang ada sudah tidak dapat dikontrol lagi.
Bukan hanya panitia, mahasiswa sebagai peserta pemilih pun terpecah akibat berbagai polemik yang terjadi. Alih-alih menjadi ajang adu gagasan antar calon, Pemira justru berubah menjadi arena konflik politik kampus yang tidak sehat. Pendukung masing-masing calon sering kali terlibat dalam gesekan, baik di dunia nyata maupun di media sosial, yang berujung pada polarisasi mahasiswa.
Fenomena ini semakin diperparah dengan banyaknya praktik kampanye negatif yang menyerang pribadi calon, bukan membahas visi dan misi yang mereka usung. Akibatnya, sebagian mahasiswa justru memilih untuk tidak berpartisipasi dalam Pemira karena merasa prosesnya sudah tidak lagi kredibel dan hanya menjadi ajang pertarungan kepentingan kelompok tertentu.
Jika masalah-masalah ini terus berulang setiap tahun, maka legitimasi Pemira sebagai wadah demokrasi mahasiswa akan semakin merosot. Mahasiswa yang seharusnya menjadi agen perubahan justru akan semakin apatis terhadap sistem yang ada.
Perbaikan harus dimulai dari pihak kampus yang perlu turun tangan secara aktif dalam membimbing dan mengawasi jalannya Pemira. Selain itu, transparansi dan profesionalisme panitia juga menjadi kunci agar konflik internal dapat diminimalisir.
Tanpa langkah konkret, Pemira akan terus menjadi ajang yang sarat masalah, alih-alih menjadi cerminan demokrasi yang sehat di lingkungan akademik.
(Tim Redaksi)
