 |
| Forum Mahasiswa Demokrasi (FMD) Datangi Rektorat Kampus Tuntut Kejelasan Pemira UPG (Foto: LPM Lugas) |
LPM LUGAS – Ketidakharmonisan dalam birokrasi demokrasi kembali mencuat dalam gelaran Pemilihan Umum Mahasiswa (PUM) Universitas Primagraha (UPG) 2025.
Sekelompok mahasiswa yang menamakan diri Forum Mahasiswa Demokrasi (FMD) mendatangi rektorat pada Jumat (14/2/2025), membawa segenggam keresahan dan setumpuk bukti yang mereka klaim sebagai indikasi kecurangan dalam pesta demokrasi kampus.
Dalam pertemuan yang berlangsung penuh ketegangan, FMD menuntut kejelasan dari pihak kampus terkait dugaan ketidaktransparanan yang dilakukan oleh Ketua Panitia PUM (P-PUM).
Heri, yang menjadi garda terdepan dalam gerakan ini, meneg dekahwasanya ketua P-PUM melakukan tidak transparan dan melakukan kecurangan. Sehingga kami dari FMD melakukan audiensi untuk mengawal demokrasi di kampus ini, khususnya P-PUM, agar dapat berjalan dengan lancar, jelas, serta transparan,” tegasnya.
Senada dengan Heri, Asmawi, salah satu anggota audiensi, menambahkan bahwa keresahan ini bukan hanya milik segelintir mahasiswa, melainkan gema dari suara yang lebih luas.
Kegaduhan yang mencuat, menurutnya, bermula dari pengakuan seorang calon serta deklarasi yang dilakukan oleh beberapa panitia yang sejatinya telah lebih dahulu mengundurkan diri dari kepanitiaan.
“Kami ke sini karena adanya keresahan, yang mana keresahan ini mungkin juga menjadi keresahan kampus serta telah menjadi kegaduhan yang disebabkan karena adanya pengakuan calon dan juga ada panitia yang melakukan pendeklarasian penetapan terhadap calon, padahal saat itu sifatnya panitia tersebut telah mengundurkan diri," ungkap Asmawi.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa FMD tidak datang dengan tangan kosong. Mereka membawa bukti kuat bahwa panitia yang bersangkutan telah resmi mundur sebelum deklarasi penetapan salah satu pasangan calon dilakukan. Atas dasar itu, mereka menuntut sanksi tegas agar kejadian serupa tidak berulang di masa mendatang.
“Kita ke sini dengan bukti yang kuat bahwa panitia tersebut telah mengundurkan diri sebelum dia melakukan deklarasi menetapkan salah satu paslon. Kami minta supaya panitia diberikan sanksi agar ke depannya ada efek jera dan kejadian seperti ini tak terjadi lagi,” ujarnya penuh keyakinan.
Menanggapi polemik ini, Wakil Rektor III UPG, Anis Fuad Salam, berjanji untuk melakukan verifikasi lebih lanjut sebelum mengambil keputusan.
Ia menyatakan perlunya mendengar keterangan dari berbagai pihak agar langkah yang diambil nantinya dapat menyelesaikan permasalahan secara adil dan menyeluruh.
“Secepatnya kami akan panggil pihak-pihak yang terlibat untuk meminta penjelasan atas terjadinya situasi ini. Setelah itu, kami akan mengambil keputusan untuk segera menuntaskan permasalahan yang terjadi pada PUM kali ini,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa aspirasi mahasiswa akan diterima dan dibahas bersama lembaga kampus untuk menemukan solusi terbaik. Namun, ia mengingatkan agar mahasiswa tetap menjaga keseimbangan antara berorganisasi dan akademik.
“Aspirasi ini kita terima dan akan didiskusikan bersama lembaga kampus yang berwenang, supaya nantinya dapat diselesaikan secepatnya. Saya berharap agar mahasiswa juga tetap fokus dalam perkuliahan agar dapat lulus tepat waktu. Jadi, antara organisasi dan kuliah itu seimbang, karena ketika lulus tepat waktu merupakan sebuah kebanggaan tersendiri bagi orang tua,” pungkasnya.
Dengan janji dari pihak rektorat, kini bola berada di tangan mereka. Mahasiswa UPG menanti apakah demokrasi kampus benar-benar bisa ditegakkan dengan adil, atau justru hanya menjadi bayang-bayang dalam wacana semata.
Penulis: Ilham Fadli
Editor: Rasyid
