 |
Kolase kehadiran dan pencabut instrumen BEM UPG secara ilegal. (Foto: dok net). |
LPM LUGAS - Beredar di media sosial foto berlatar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Primagraha (UPG) yang bernarasikan ungkapan selamat kepada koordinator BEM Banten Bersatu.
Tidak hanya itu, kehadiran oknum mahasiswa UPG dalam pemilihan koordinator BEM Banten Bersatu tersebut menjadi kekeliruan yang patut dipertanyakan legitimasinya.
Diketahui, sebelumnya BEM dan DPM UPG telah dilakukan pemberhentian melalui musyawarah organisasi internal mahasiswa pada Rabu, 5 Juni 2024 lalu. Dengan demikian, kehadiran serta penyalahgunaan wewenang BEM dan DPM UPG menjadi indikasi atas tidak sehatnya birokrasi kampus Universitas Primagraha.
Berdasarkan pantauan dan informasi yang diperoleh kru Lpm Lugas, pencatutan logo dan simbol BEM UPG tersebut terpampang dalam sebuah gambar yang beredar luas di media sosial. Hal seperti itu tidak dapat dibenarkan, mengingat statusnya tidak lagi memiliki legalitas dalam birokrasi kampus.
Dalam menciptakan birokrasi mahasiswa yang sehat, seharusnya pemimpin dan/atau mantan pemimpin dapat memberikan contoh yang baik dalam tindakan maupun perkataan. Hal itu manjadi landasan utama yang harus melekat pada seorang pemimpin dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.
Mahasiswa menyayangkan tindakan memalukan tersebut dapat terjadi, mengingat situasi dan kondisi birokrasi kampus yang saat ini tidak kunjung mendapatkan kejelasan atas wacana pembentukan kembali BEM dan DPM.
Perlu diketahui, kesehatan demokrasi dan birokrasi pada lini pendidikan menjadi faktor utama dalam membangun tatanan birokrasi yang dapat membantu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam merepresentasikan keilmuan yang diperolehnya di bangku kuliah.
Namun demikian, kosongnya kursi BEM dan DPM menjadi indikator kuat runtuhnya demokrasi kampus Universitas Primagraha.
Sehingga, penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan ini dapat terjadi akibat kurangnya pengawasan dan kepedulian berbagai pihak, baik rektorat maupun mahasiswa.
Jika kondisi demikian dibiarkan terus menerus, lambat laun akan mengkoyakkan perspektif maupun pemahaman dalam segi kepemimpinan mahasiswa.
Tidak hanya sampai disitu, mahasiswa menyebut juga wacana pembentukan kembali trias politika kampus yang sejak lama telah digagas hingga saat ini tidak kunjung menuai kejelasan. Hal tersebut memperkuat adanya ketimpangan relasi kuasa yang kian marak terjadi pada lingkup Ormawa.
Sebelumnya, penjabat kemahasiswaan telah membentuk tim panitia pelaksana pembentukan kembali ormawa sebanyak dua kali, yang berisikan 13 orang mahasiswa bernaungan SK rektor, turut andil dalam upaya pembentukan kembali BEM dan DPM UPG.
Kendati demikian, hingga berita ini diturunkan belum juga ditemukannya upaya dan progres perumusan pembentukan kembali BEM dan DPM Universitas Primagraha. (Red)*
