 |
| Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa UNPAM Serang (Foto: LPM Lugas) |
LPM LUGAS - Mahasiswa Universitas Pamulang (UNPAM) Kampus Serang menggelar aksi unjuk rasa pada Jumat, 19 Juni 2026, sebagai bentuk penyampaian aspirasi terhadap sejumlah persoalan nasional yang dinilai berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa tujuh tuntutan yang mencakup isu pengelolaan anggaran negara, supremasi sipil, evaluasi program pemerintah, reforma agraria, ketenagakerjaan, pendidikan, hingga stabilitas harga kebutuhan pokok.
Adapun tuntutan yang disampaikan meliputi penghentian pemborosan APBN dan APBD, penolakan praktik dwifungsi TNI-Polri, evaluasi total program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih, pelaksanaan reforma agraria sejati, penghapusan sistem outsourcing yang eksploitatif, pemerataan akses pendidikan untuk menekan angka putus sekolah, serta penurunan harga BBM dan pengendalian harga kebutuhan pokok.
Lutfi Setiawan, mahasiswa UNPAM Serang, mengatakan aksi tersebut lahir dari berbagai persoalan yang masih dirasakan masyarakat di tingkat akar rumput.
“Kami berharap pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat lebih peka terhadap permasalahan yang ada di akar rumput dan menghadirkan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada rakyat,” ujarnya.
Aksi tersebut juga dihadiri oleh Serikat Petani Banten (SPEBA) yang memberikan dukungan terhadap tuntutan reforma agraria yang dibawa mahasiswa. Bagi SPEBA, isu agraria menjadi perhatian penting mengingat konflik lahan yang masih dialami oleh banyak petani di berbagai wilayah.
“Kami berterima kasih kepada kawan-kawan mahasiswa UNPAM yang masih menyuarakan keresahan para petani yang saat ini sedang berjuang menghadapi konflik agraria. Ini menunjukkan bahwa mahasiswa masih peduli terhadap petani yang kehilangan hak atas tanahnya,” ujar Nandar
SPEBA juga menyoroti kebijakan pemerintah terkait pengawasan kawasan hutan yang melibatkan TNI dan Polri. Menurut mereka, kebijakan tersebut belum memberikan manfaat yang dirasakan secara langsung oleh petani yang mengelola lahan di tanah negara.
“Seharusnya pemerintah lebih berfokus pada upaya pemberdayaan petani dan membantu petani yang selama ini masih menghadapi berbagai persoalan agraria. Namun, hingga saat ini, belum ada kejelasan langkah yang ditempuh pemerintah,” kata Nandar.
Melalui aksi tersebut, mahasiswa dan kelompok petani berupaya mengingatkan pemerintah bahwa berbagai persoalan yang terjadi di tingkat akar rumput memerlukan perhatian dan penyelesaian yang konkret, terutama dalam hal reforma agraria yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah di berbagai daerah.
Author: Okta
Editor: Redaksi
