 |
| Massa aksi berorasi di tengah kerumunan massa. (Foto: Rasyid/Lpm Lugas) |
LPM LUGAS – Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat (Ampera) menggelar aksi demonstrasi di Serang, menggugat keras maraknya korupsi yang tak kunjung usai serta revisi Undang-Undang (UU) TNI yang dinilai mengancam demokrasi dan hak-hak rakyat.
Abroh Nurul Fikri, koordinator aksi, dengan tegas menyuarakan bahwa korupsi tetap menjadi momok besar bagi Indonesia.
"Korupsi kian merajalela. Belakangan, tiga kasus besar mencuat, termasuk skandal Pertamina yang merugikan negara hampir satu kuadriliun rupiah. Mahasiswa turun ke jalan untuk mendesak pemerintah agar serius memerangi korupsi yang sudah mendarah daging di kalangan pejabat negeri ini," ujarnya pada Kamis (20/3/2025).
Tak hanya soal korupsi, kata Fikri, Ampera juga menyoroti langkah pemerintah yang menggelar rapat revisi undang-undang di hotel mewah secara tertutup, di tengah kebijakan efisiensi anggaran sesuai Perpres Nomor 1 Tahun 2025.
"Tindakan ini menunjukkan adanya indikasi pengkhianatan terhadap rakyat. Revisi UU digodok secara diam-diam, jauh dari pantauan publik, dan rawan melahirkan aturan yang menyengsarakan masyarakat," tegasnya.
Fikri juga mengkritik revisi UU TNI yang baru saja disahkan, yang menurutnya berpotensi membangkitkan kembali trauma kelam dwifungsi ABRI.
"Luka sejarah akibat dwifungsi ABRI masih membekas di hati rakyat. Kita semua ingat betul kasus-kasus pembunuhan yang melibatkan aparat, namun hukum tak pernah bisa menyentuh mereka karena perisai aturan militer," paparnya.
Ia turut menyinggung sederet peristiwa yang melibatkan aparat TNI, seperti kasus pembunuhan di Cinangka hingga insiden tragis di Lampung, di mana seorang penjual mobil tewas ditembak.
"Rentetan kejadian ini makin mempertegas kecurigaan bahwa revisi UU TNI bisa menjadi pemicu tindakan represif militer terhadap rakyat," ungkapnya dengan nada prihatin.
Ampera pun menegaskan tekadnya untuk terus mengawal isu korupsi dan menentang kebijakan yang merugikan rakyat.
"Kami akan terus berjaga dan melawan segala kebijakan yang membuka peluang bagi korupsi serta tindakan fasis militer. Pemerintah seharusnya mengutamakan kesejahteraan rakyat, bukan malah membuat kebijakan yang membebani masyarakat," tutupnya.
Penulis: Sidik
Editor: Dinda Yuniar
