 |
Pengurus dan anggota HMTI Universitas Primagraha (Foto: istimewa). |
LPM LUGAS - Pembentukan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) di Universitas Primagraha (UPG) Serang memicu polemik di kalangan mahasiswa. Proses yang seharusnya menjadi momentum sakral demokrasi, dianggap menimbulkan dilematik tersendiri bagi mahasiswa karena minimnya transparansi dan komunikasi dari pihak panitia kepada mahasiswa.
Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Industri (HMTI), Dede Rukmana, menyampaikan keresahannya terkait situasi tersebut. Ia mengungkapkan bahwa tidak ada informasi yang sampai kepada dirinya maupun anggotanya mengenai proses pembentukan BEM dan DPM.
“Saya benar-benar tidak mengetahui apa-apa tentang PUM (Pemilihan Umum Mahasiswa). Banyak anggota yang bertanya kepada saya, tetapi saya pun tidak mendapatkan informasi apa pun. Jangankan dilibatkan, bahkan informasi dasarnya saja tidak kami terima,” ungkap Dede.
Dede juga mengungkapkan kekhawatirannya dengan kondisi demikian, Ia menilai kurangnya transparansi dalam proses ini telah menimbulkan kebingungan di antara mahasiswa, khususnya anggota HMP Teknik Industri yang banyak mempertanyakan isu-isu yang beredar.
“Anggota kami menanyakan apa yang terjadi, tetapi saya juga tidak mendapatkan kejelasan. Padahal, seharusnya kami dilibatkan dalam tahapan-tahapan yang ada agar mengetahui situasi sebenarnya,” ujarnya.
Ia juga menyoroti munculnya isu intervensi yang mencuat di grup informasi seputar kampus. “Saya mendengar ada isu intervensi dan klarifikasi. Namun, kami tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kami menuntut transparansi dari pihak panitia dan kemahasiswaan untuk menghindari kesalahpahaman,” tegasnya.
Menurutnya, proses pembentukan BEM dan DPM harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan seluruh elemen organisasi mahasiswa di UPG. Hal ini penting untuk memastikan tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau dipinggirkan.
“Kami mengharapkan adanya keotentikan informasi dari pihak terkait (mahasiswa yang menyebut ada intervensi-red), baik panitia maupun kemahasiswaan, agar proses ini berjalan dengan adil dan transparan. Jangan sampai ada mahasiswa yang merasa terprovokasi karena kurangnya kejelasan informasi,” tambahnya.
Sebagai penutup, ia menyerukan kepada seluruh mahasiswa UPG untuk tetap bijak dalam menyikapi informasi yang beredar dan tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang belum terbukti kebenarannya.
“Pembentukan BEM dan DPM ini harus menjadi pesta demokrasi yang melibatkan semua mahasiswa, bukan menjadi ajang polemik yang merugikan pihak-pihak tertentu,” pungkasnya.
Penulis: Intan Hamidah
Editor: Tim Redaksi
