 |
| Unit Kegiatan Mahasiswa FALSIKA (Foto: ist) |
LPM LUGAS – Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Falsika Universitas Primagraha (UPG) menyampaikan tanggapan terkait hasil musyawarah antara Panitia Pemilihan Umum Mahasiswa (PUM) dan Pimpinan Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMP) se-Universitas Primagraha.
Diketahui, musyawarah pimpinan tersebut sebelumnya dilaksanakan pada Sabtu (11/1/2025) dengan dihadiri sejumlah pimpinan HMP UPG. UKM, sebagai salah satu elemen penting di lingkungan kampus tidak dilibatkan.
Ketua UKM Falsika, Julian Syahrul mempertanyakan langkah panitia dan pimpinan HMP yang tidak membuka ruang partisipasi bagi UKM.
UKM, kata Julian, sebagai salah satu elemen penting di lingkungan kampus yang turut andil dalam mengawal proses demokrasi di lingkungan kampus justru tidak dilibatkan dalam proses tahapan PUM.
"Kami ingin mengetahui alasan mengapa UKM tidak dilibatkan dalam agenda ini. Padahal UKM merupakan bagian integral dari mahasiswa di Universitas Primagraha, yang secara langsung akan merasakan dampak dari kebijakan yang dihasilkan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) mendatang," ujarnya kepada LPM LUGAS (13/01/25).
Lebih lanjut Julian mengatakan, UKM di Universitas Primagraha berkedudukan sebagai organisasi mahasiswa tingkat universitas yang bernaung pada Surat Ketetapan (SK) Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan.
Julian juga menyoroti jalur koordinasi UKM pada umumnya dilakukan langsung dengan pihak Universitas, namun dalam konteks musyawarah atau agenda kemahasiswaan, dalam hal ini PUM, keterlibatan UKM seharusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan.
"Kami sangat menyayangkan kebijakan yang akan dibentuk oleh BEM dan DPM nantinya tidak melibatkan UKM dalam tahap pembentukan. Padahal kebijakan ini akan langsung berdampak pada UKM, baik secara operasional maupun program kerja di masa mendatang," jelasnya.
Selain itu, Ketua UKM Falsika itu juga menilai kekosongan kursi Trias Politika ini telah berlangsung cukup lama, sehingga keberadaannya memang sangat dibutuhkan untuk memperkuat koordinasi dan keberlanjutan program kemahasiswaan.
Namun, kata Julian, proses pembentukannya seharusnya melibatkan seluruh elemen mahasiswa tanpa terkecuali, termasuk UKM.
"Kami berharap panitia pemilihan dan pimpinan HMP dapat memberikan penjelasan yang transparan terkait tidak dilibatkannya UKM dalam agenda musyawarah ini. Di masa mendatang, kami juga meminta agar UKM diikutsertakan dalam proses strategis seperti ini demi menciptakan representasi mahasiswa Yang lebih inklusif dan demokratis," tandasnya.
Editor: Rasyid
